PROGRES PENYEDIAAN AREAL UNTUK SUMBER TORA DARI KAWASAN HUTAN

A.    LATAR BELAKANG
       Secara historis kebijakan program Reforma Agraria merupakan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, kemudian diikuti dengan UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Selanjutnya, MPR pada saat Orde Reformasi menerbitkan Tap MPR No. IX Tahun 2001 yang merupakan tonggak awal Reforma Agraria. Pada tahun 2014 dijadikan sebagai salah satu kebijakan NAWACITA Pemerintah Presiden RI Joko Widodo. Kebijakan NAWACITA dijadikan rujukan pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019 dan diturunkan menjadi program yang dijalankan oleh Kementerian/Lembaga pusat. Program Reforma Agraria termuat dalam NAWACITA dan RPJMN yang berisi tentang peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal dengan pelaksanaan Program Indonesia Kerja.
       Dalam rangka memenuhi target penyediaan TORA yang bersumber dari kawasan hutan seluas 4,1 juta hektar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencadangkan kawasan hutan untuk TORA yang dituangkan dalam Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA dengan skala peta 1 : 250.000 (Peta Indikatif). Peta Indikatif TORA tersebut memuat informasi sebaran lokasi indikasi TORA yang berasal dari:
1. Alokasi 20% untuk kebun masyarakat dari pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan;
2. Hutan produksi yang dapat di konversi (HPK) tidak produktif;
3. Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru;
4. Permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip;
5. Permukiman, fasilitas sosial, dan fasilitas umum;
6. Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat; dan
7. Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat.
Peta Indikatif TORA direvisi setiap 6 bulan sekali berdasarkan data dan informasi penutupan lahan terkini, hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan, serta masukan dari para pihak terkait. Hingga saat ini, telah dilakukan revisi ke V terhadap Peta Indikatif TORA yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 5050/ MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/9/2020.

B.    PROGRES CAPAIAN PENYEDIAAN SUMBER TORA DARI KAWASAN HUTAN
       Berdasarkan Peta Indikatif TORA yg direvisi setiap 6 Bulan di atas, dilakukan metode Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH/ Eksisting) di Tingkat Pemerintah Daerah dan dilanjutkan dengan pembahasan-pembahasan hasil Inver PPTKH di tingkat Pemerintah Pusat berdasarkan Perarturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.
       Untuk Kriteria yg tidak menggunakan Inver PTKH (Non-Eksisting) dilakukan dengan metode sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Dan Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria.

Alur Mekanisme Inver PTKH sebagaimana tertuang pada gambar di bawah:

Alur Mekanisme untuk Non - Inver PTKH sebagaimana tertuang pada gambar di bawah:



       Penyediaan kawasan hutan untuk redistribusi tanah sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) telah ada seluas 2.678.645 Ha yang meliputi:
Kriteria Non- Eksisting/ Non-Inver
1. Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan seluas 429.358 Ha sebanyak 195 SK dengan rincian di Pulau Sumatera sebanyak 33 SK, Kalimantan 101 SK, Sulawesi 9 SK, Papua 49 SK dan Maluku 3 SK, yang mana ketentuan ini masih menunggu regulasi lebih lanjut;
2. Alokasi TORA dari HPK yang berhutan tidak produktif seluas 938.878 Ha, yang masih perlu ditindaklanjut dengan permohonan daerah sesuai Peraturan Menteri Bidang Perekonomian;
3. Alokasi TORA untuk Program Pemerintah untuk pencadangan percetakan sawah seluas 39.229 Ha, yang masih perlu ditindaklanjut dengan permohonan daerah sesuai Peraturan Menteri Bidang Perekonomian;
Kriteria Eksisting/ Inver
4. Pelepasan transmigrasi 267.351 Ha dengan rincian sebanyak 10 SK Pelepasan Transmigrasi seluas 7.385,10 Ha dan 262 surat Penegasan APL seluas 259.965,67 Ha;
5,6,7 Penyediaan sumber TORA dari penataan batas kawasan hutan untuk lahan garapan masyarakat seluas 307.516 Ha dan penyesuaian tata ruang Provinsi Kaltim, Kepri dan Sulsel seluas 296.061 Ha, penyesuaian tata ruang Provinsi Sulawesi Tengah seluas 21.558 Ha, penyediaan dari konsesi swasta seluas 51.029 Ha dengan rincian seluas 34.134 ha siap didistribusi dan 16,895 Ha proses lebih lanjut, Perubahan batas kawasan hutan seluas 98.834,73 Ha, serta persetujuan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan pada 130 Kabupaten/ Kota seluas 228.830 Ha.

TORA dengan Kriteria Eksisting/ Inver di atas, semuanya telah dilepaskan dari kawasan hutan untuk dapat diproses lanjut menjadi sertifikat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Data tersebut telah disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui Surat Dirjen PKTL, KLHK kepada Dirjen Penataan Agraria Kemen ATR Nomor: S.708/PKTL/KUH/PLA.2/9/2020, tanggal 22 September 2020.

Pada kriteria Eksisting telah dilakukan Inventarisasi dan verifikasi penyelesaian permasalahan tanah dalam kawasan hutan di 184 Kabupaten dengan rincian sebanyak 74 SK pada 73 Kabupaten telah terbit SK Perubahan Batas seluas 98.834,73 Ha dan sisanya saat ini sedang dalam proses penataan batas kawasan hutan di lapangan hingga penyusunan konsep SK Perubahan Batas seluas 228.830 Ha. Pemohon penyelesaian permasalahan tanah dalam kawasan hutan terdiri dari Perorangan, Instansi, Badan Sosial/Keagamaan, Masyarakat Hukum Adat.

Sementara itu terhadap Kriteria Non Inver juga telah ditetapkan cadangan untuk dialokasikan kepada 20 provinsi dari kriteria Hutan Produksi yang dapat diKonversi yang tidak produktif dan dari program pemerintah untuk pencetakan sawah baru yang mana program tersebut akan ditetapkan dan diarahkan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah seluas ± 978 ribu hektar yang kemudian akan dimohonkan untuk pelepasan kawasan hutan yaitu dari Instansi Pemerintah, Badan Hukum, Kelompok Masyarakat, Perorangan (petani gurem, penyewa tanah, petani penggaran, buruh tani, nelayan kecil, penggarap tambak, pekerja harian lepas, pegawai tidak tetap, PNS gol I dan II). Peruntukan TORA dari HPK tidak produktif untuk Program Pembangunan Nasional/Daerah, Pengembangan wilayah, pertanian tanaman pangan/sawah, kebun rakyat, perikanan, peternakan, fasilitas pendukung budidaya pertanian.

Pada kriteria Non Eksisting dari pencadangan HPK Tidak Produktif telah masuk permohonan pelepasan kawasan hutan sebanyak 23 pemohon dengan luas yang disetujui seluas 4.400,34 Ha. Permohonan tersebut tersebut berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Maluku dan Papua. Telah diterbitkan SK Pelepasan HPK Tidak Produktif kepada Pemda Halmahera Selatan seluas 960 Ha melalui SK.226/Menlhk/Setjen/PLA.2/5/2020 dan telah dikonsep SK Pelepasan HPK Tidak Produktif Polda Papua seluas ±62,54 Ha dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan seluas ±44 ha.